menjelaskan politik luar negri dan politik dalam negri pada awal orba

A. Menata politik dalam negeri

1) Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 2966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera, yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional.

2) Pembubaran PKI dan Organisasi massanya
Pemerintah mulai melaksanakan isi Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan.

3) Penyederhanaan dan pengelompokan partai politik
Setelah pemilu 1971, dilakukan penyederhanaan jumlah partai, tetapi bukan berarti menghapus partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Dengan demikian, pelaksanaanya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi, tetapi atas persamaan program. 

4) Pemilihan Umum
Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

5) Dwifungsi ABRI
Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hamkan dan sosial.

6) Pemasyarakatan P4
Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1987 mengenai "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila" atau biasa dikenal sebagai P4.

7) Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969

B. Penataan politik luar negeri

1) Indonesia kembali menjadi anggota PBB
Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarekanan adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR-GR terhadap pemerintah Indonesia. Kembalinya indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan pemulihan hubungan dengan sejumah negara seperti India, Filipina, Thailand, Australia dan sejumlah negara lainnya yang sempat renggang dengan akibat politik konfrontasi Orde Lama.

2) Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC)
Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G 30S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

3) Normalisasi hubungan dengan beberapa negara