pengertian pembentukan aparat dan pemerintahan sejarahindonesi

1. Proses pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia.

Pada tanggal 18 agustur 1945 panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang untuk pertama  kali yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Materi yang dibahas dalam sidang PPKI itu merupakan kelanjutan dari sidang BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945. Dalam sidang PPKI itu berhasil diambil suatu keputusan yang sangat peting bagi pemerintahan negara republik indonesia yang baru berdiri. Keputusan PPKI adalah :

a)      Mengesahkan rancangan undang-undang dasar negara. b)      Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana pemeritahan. c)       Membentuk komite nasional indonesia sebagai lembaga yang membantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dengan demikian, sejak tanggal 18 agustus 1945 sehari setelah indonesia merdeka, negara republik indonesia telah memilik sistem pmerintahan.


2. Pembentukan lembaga-lembaga kelengkapan negara Lembaga –lembaga negara yang perlu dan mendesak untuk dibentuk oleh pemerintah pada saat itu adalah :

a.        Pembentukan Lembaga Kementerian (Departemen) Menteri merupakan jabatan yang memimpin departemen-departemen. Oleh karena itu, pembentukan lembaga kementrian juga diikuti dengan pembentukan departemen-departemen. b.      Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah Dalam rapat PPKi tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung Kebaktian Rakyat, dibahas tiga masalah utama yang pernah dibicarakan dalam sidang sebelumnya.

Pertemuan itu dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta. Hasil yang dicapai sebagai berikut :

1.       KNI merupakan badan atau lembaga yang berfungsi sebagai DPR sebelum dilaksanakannya pemilu. KNI ini disusun dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah 2.       PNI dirancang menjadi partai tunggal negara Indonesia, tetapi dibatalkan 3.       BKR berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada tiap-tiap daerah 
       Komite Nasional Indonesia akhirnya berhasil dibentuk dengan baik. Bahkan selanjutnya dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan juga dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)

c.       Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara  Setelah mendegar laporan panitia kecil yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo, rapat dilanjutkan dengan membahas masalah pertahanan dan keamanan negara.

Panitia kecil yang membahas masalah pertahanan dan keamanan negara itu dipimpin oleh Otto iskandardinata. Panitia kecil itu mengusulkan sebagai berikut :

1.       Rencana pembelaan negara dari badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengandung unsur politik perang, tidak dapat diterima 2.       sidang mengusulkan agar Presiden memanggil pemuka-pemuka yang cakap di bidang militer untuk membentuk ketentaraan yang kuat.

Sidang menerima usul tersebut secara aklamasi. Adapun urusan kepolisian dimasukkan menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri. Peserta sidang mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar kebangsaan dan kepolisian.